Filed under: Uncategorized
Sepanjang sejarah umat manusia, bermacam-macam model sosial telah berupaya mengibarkan sesuatu yang absurd menjadi tata dunia tersendiri. Tentunya neoliberalisme akan mendapat tempat spesial saat penyerahan penghargaan tersebut, karena ”distribusi” kemakmuran sosialnya tak lebih dari sekedar distribusi absurditas ganda akumulasi; akumulasi kemakmuran di tangan segelintir orang dan akumulasi kemiskinan di tangan banyak orang.
Entah bagaimana ceritanya, endemik absurditas yang dibentuk tatanan neoliberalisme global itu pada gilirannya sampai dipedalaman Sulawesi Tenggara, tepatnya di pulau Kabaena. Di pulau eksotis yang berukuran hanya kurang-lebih 867 km2 itu, kita dapat menyaksikan sintesa beberapa kontradiksi dahsyat yang mencengkram keindahan pulau itu. Serbuan belasan korporasi penghisap pemegang Kuasa Pertambangan yang siap dan telah menjadi sentra-sentra keuangan para pemilik perusahaan yang berdandan ala pemerintah atau pemerintah yang berdandan ala pemilik perusahaan (sungguh sangat sulit dibedakan). Tak bisa dipungkiri, pengaruh neoliberalisme itu menjadikan politik sebagai pengelola ekonomi belaka dan para politisi/pemerintah adalah administrator perusahaan. Penguasa baru bukan pemerintah, mereka tak perlu menjadi seperti itu. Pemerintah hanya bertanggung jawab mengelola bisnis di daerah kekuasaannya sendiri. (lagi…)
Filed under: Uncategorized
Rapatnya sederhana saja, bangku panjang, kopi dan penganan ala kadarnya, tapi tema diskusinya berat; “Membangun Indonesia Tanpa Jakarta”..
ada yang bertanya: 32 propinsi hidup dalam bayang-bayang kasta nomer dua, sebagian malah paria, hanya diingat kala bencana menimpa. tetapi Jakarta selalu jadi lakon sandiwara
ada yang mendebat; itu pantas sebab Jakarta adalah ibukota!!!…
Loh!!!, ibukota bukannya melayani, kenapa Jakarta mesti selalu dilayani? Jakarta itu seperti Perawan Tua yang diminati para Duda..
ada usul; kenapa kita tidak isolasi Jakarta saja, menghentikan kontak apalagi setoran. Ada wabah yang menghantui kota itu dan itu berasal dari kutukan masa silam.. (lagi…)
Filed under: Save me plisssssssssssssss
Report from: 14th International Anti-Corruption Conference (IACC)
Perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi keberlanjutan spesies manusia di bumi. Bagi masyarakat di negara berkembang, yang rentan terdampak, ancaman itu kian serius karena upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim rentan dibajak koruptor.
Pesan tentang pentingnya mewaspadai korupsi dalam perubahan iklim ditegaskan dalam International Anti-Corruption Conference (IACC) Ke-14 di Bangkok, Thailand, pada 10-13 November 2010. Sejumlah sesi secara khusus membahas korupsi yang bisa menggagalkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu.
Laporan teranyar Global Humanitarian Forum (The Anatomy of Silent Crisis, Geneva, 2009) menyebutkan, perubahan iklim menyebabkan kematian 300.000 orang dalam setahun dan berdampak pada hidup 325 juta orang. Banjir, kekeringan, topan, naiknya muka air laut, gelombang panas, gagal panen, hingga meningkatnya penyebaran berbagai penyakit hanya sebagian contoh dari dampak perubahan iklim yang telah hadir.
Namun, negara yang paling terdampak dan membutuhkan bantuan untuk beradaptasi adalah juga yang paling korup. Berdasarkan survei Transparency International (TI) 2010, hampir semua negara rentan terhadap perubahan iklim memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di bawah 3,5 (dari skala 10). (lagi…)
Filed under: Save me plisssssssssssssss
Report from: 14th International Anti-Corruption Conference
Upaya mereduksi emisi karbon melalui pelestarian hutan atau REDD+ bisa jadi adalah peluang terbaik untuk menyelamatkan hutan yang tersisa sekaligus memperlambat laju pemanasan global. Namun, mekanisme ini juga bisa jadi ladang baru korupsi.
Pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) menjadi kontroversi sejak awal kemunculannya. Bagi penentangnya, mekanisme ini dinilai sebagai siasat negara maju, yang merupakan emiter karbon terbesar, untuk lari dari tanggung jawab. Daripada mengubah gaya hidup agar lebih ramah lingkungan, mereka justru menawarkan uang kepada negara berkembang asalkan mau melestarikan hutan yang tersisa. (lagi…)
Filed under: Save me plisssssssssssssss
Note: Indigenous Environmental Network has been organizing to stop the unjust and dangerous UN REDD scheme (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) since it was announced at the UN Climate Convention in Bali, Indonesia in 2007. Below is their document on their Four Principles on Climate Justice. Below that is a link to their REDD booklet which outlines in detail the arguments against REDD.
FOUR PRINCIPLES for CLIMATE JUSTICE
“Industrialized society must redefine its’ relationship with the sacredness of Mother Earth”
1. Leave Fossil Fuels in the Ground
Leave the coal in the hole – the oil in the soil – the tar sand in the land. Offshore accidents prove oil and water don’t mix. Climate change is caused by burning fossil fuels. Stop it at the source. Limit people’s consumption. Efficiency is meaningless without sufficiency. The transition to a low-carbon economy is not just about technology but about re-distributing economic and ecological space. In recognizing the root causes of climate change, people of the world must call upon the industrialized countries and the world to work towards decreasing dependency on fossil fuels. Demand a call for a moratorium on all new exploration for oil, gas and coal as a first step towards the full phase-out of fossil fuels, without nuclear power, with a just transition to sustainable jobs, energy and environment. (lagi…)
Filed under: Belok KIri
Having analysed past experience from the terrible bloodbath of 1965 through to the movement that overthrew Soeharto, in part two of their perspectives document the Indonesian Marxists look at the present situation facing the working class. Is there such a thing as a “progressive bourgeoisie” in Indonesia today? What is the impact of the crisis on the Indonesian economy and what are the prospects for the coming period?
The bourgeoisie now
After the hammer blow of the 1998 movement, the bourgeoisie could no longer rely on a system based on a monolithic party. The masses have decisively rejected GOLKAR and it is unlikely to ever regain its past glory. So, what we have now is a bourgeois multiparty system, where we have 6-8 parties each gaining between 5-20% of the votes. Not one party holds a majority. The 1998 blow has still left the ruling class fractured, but at the end of the day they all still band together. Immediately after the 2009 election, six parties formed a coalition giving them a majority of 421 seats out of 560.
The Massa Aksi in 1998 had also delivered a huge blow to the bourgeois state. Even though many of its reactionary laws are still in place, the state can no longer openly implement them. The army and the police can no longer be used openly and arbitrarily to crush the movement. However, when the movement becomes a potential threat, the state employs all its machinery to repress it. The attempt of PAPERNAS to run in the 2009 election was one example; the party was not only prevented from participating through electoral regulations but also physically attacked. (lagi…)
Filed under: Belok KIri
Twelve years since the magnificent movement that overthrew the hated Soeharto regime in Indonesia it is time to draw a balance sheet of what was achieved and what the state of the movement is now. As the crisis of worldwide capitalism begins to bite, Indonesia too is faced with a new situation, one where the working class and youth will seek to learn the lessons of the past. This two-part document attempts to draw those lessons.
Marxist analysis and perspective on the Indonesian economy and politics is still rather limited for a country which ranks as the fourth most populous country in the world, a country with the largest Muslim population, and the most dominant country in Southeast Asia. The lack of such analysis can be traced back to the historical defeat of the Indonesian working class movement in 1965, which can be said to be as significant as the defeat of the German working class when the Nazis came to power.
With the resurgence of Marxism in Indonesia, the need for an economic and political perspective from a Marxist point of view has become a priority. From a correct perspective flows correct action that can bring the emancipation of the Indonesian working class and other oppressed layers of society: the poor peasants, fishermen and urban poor. The current perspectives document is by no means the first attempt at such perspective, and it won’t be the last, especially with the current turbulent world we are living. It will be the first estimation from which we can gain an understanding of what needs to be done.
Furthermore, a serious revolutionary defines his or her task from an international angle not because of sentimental values of internationalism but because the very fact that capitalism is international. While for all practical purposes, the workers must organise themselves at home as a class with their country as their immediate arena of struggle, the real content of the class struggle is international. Therefore, this document has to be read in conjunction with the 2010 World Perspective document, or else it will lose all its value. We only have to see the political writings of Tan Malaka (Naar de Republik, Massa Aksi, Thesis, etc) where he always started with international appraisals before going into the political perspective of the Indonesian revolution. (lagi…)
Filed under: Uncategorized
Meski sudah lewat dua hari, tidak ada salahnya jika kita mengenang kembali Hari Anti Kemiskinan Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Oktober kemarin. Seperti diketahui, pada tanggal 17 Oktober tahun 1987, lebih dari seratus ribu orang berdemonstrasi di Trocadéro di Kota Paris, Perancis, tepat di tempat penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, untuk mengajak seluruh warga dunia merenungkan kembali nasib para korban kemiskinan ekstrim, kekerasan dan kelaparan di seluruh dunia. Kemudian, demi menghormati momen bersejarah tersebut, PBB berinisiatif untuk mengeluarkan resolusi no. 47/196 tertanggal 22 Desember 1992, yang menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Anti Kemiskinan Sedunia (International Day of Eradication for Poverty)- yang diperingati oleh warga dunia hingga saat ini. (lagi…)
Filed under: Belok KIri
Max Lane
Pengajar di Victoria University, Australia dan penerjemah karya-karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris
PADA tahun 1972, sebagai mahasiswa sarjana yang sedang menulis skripsi, saya mengumpulkan materi di Bali. Topik skripsi saya berkaitan dengan sejarah politik Bali. Pada saat itulah, untuk kali pertama, saya mendengar langsung cerita saksi mata, bahkan pelaku pembantaian politik yang terjadi pada tahun 1965. Dia bercerita tentang orang-orang anti-komunis dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang masuk ke penjara di salah satu kabupaten dan menembak mati puluhan tahanan politik dengan menggunakan senapan mesin. Dia juga menyaksikan sendiri bagaimana seorang elemen anti-komunis memotong kepala aktivis-aktivis organisasi massa (ormas) Partai Komunis Indonesia (PKI) di desanya dengan menggunakan pedang.
Bagi siapa saja yang berusaha menyelidiki apa yang terjadi pada tahun 1965-1968, betapa pun sedikitnya, bisa dipastikan akan menemui ratusan, bahkan ribuan cerita tentang keganasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh orang Indoensia terhadap bangsanya sendiri. Sekira 500 ribu orang tewas dalam tragedi itu, tapi ada juga estimasi bahwa yang tewas di atas dua juta orang. Belum lagi ratusan ribu yang ditahan tanpa proses – dan sering disiksa – pada kurun tahun 1965-1968. Paling sedikit ada 20 ribu anggota dan simpatisan PKI yang ditahan tanpa proses hukum sampai 1979, termasuk 15 ribu yang dibuang ke kamp konsentrasi di pulau Buru. (lagi…)
Praktek tata kelola hutan Indonesia yang buruk, membuat masyarakar sipil meragukan suatu skema yang disebut Reducing Emission From Deforestation and Degraadation (REDD) dapat menawab masalah deforestasi di Indonesia. Apalagi belakangan, tindakan pemerintah Indonesia terus mengisyaratkan bahwa REDD hanya sebatas perdagangan karbon dan peningkatan stok karbon. Sehingga pertanyaan mendasar adalah, apakah deforestasi di negeri ini bisa dijawab melalui implementasi REDD?
Perkembangan diskusi mengenai skema REDD bertambah kepada model REDD plus. Konsep ini memungkinkan membawa “perkebunan” masuk kedalam skema pengurangan emisi. Hal ini akan memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia yang selama ini terus menerus dihimpit oleh perluasan perkebunan. Dengan masuknya perkebunan kedalam skema REDD, maka tujuan untuk menahan deforestasi mejadi tidak terjawab melalui penerapan REDD. (lagi…)
